Kemarahan Walikota Medan Saat Tinjau RS Pirngadi Dinilai Telat

KOREKSI.co.id – Medan : Ketua Komisi B DPRD Medan, HT Bahrumsyah SH, menilai bahwa kemarahan Walikota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin S MSi MH saat meninjau RSUD dr Pirngadi Jalan Prof HM Yamin Medan, Senin (18/3) sudah terlambat.

“Marahnya sudah telat. Kenapa baru sekarang marahnya?. DPRD Medan sudah beberapa tahun lalu marah melihat kondisi RSUD dr Pirngadi dan pelayanannya yang tidak memuaskan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (19/3) menanggapi pemberitaan tentang kemarahan Walikota Medan saat meninjau RS Pirngadi Medan.

Menurutnya, kondisi itu sudah beberapa tahun lalu disampaikan DPRD ke Pemko Medan, namun tidak ada tanggapan untuk perbaikan RS tersebut. “Bisa dilihat rekam jejaknya Komisi B DPRD Medan beberapa tahun lalu telah menyoroti kinerja RSUD dr Pirngadi Medan,” ujarnya.

Disebutkan Politisi PAN itu, anggaran-anggaran untuk kemajuan RS milik Pemko Medan itu sudah disetujui. Pinjaman daerah dari dana Pusat Investasi Pemerintah (PIP) juga sudah dibuat Perda-nya. Namun ini tidak juga dimanfaatkan Pemko Medan untuk perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit milik Pemko Medan itu.

Ditambahkannya, RSUD dr Pirngadi sudah disahkan jadi badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga bisa berorientasi bisnis namun tidak meninggalkan prinsip pelayanan masyarakat. “Bagaimana bisa benar, kalau dewan pengawasnya aparat Pemko Medan sendiri. Sekda dibuat sebagai pengawas,” ujarnya.

Dia menyebutkan, Pemko Medan seharusnya menempatkan orang-orang profesional dalam mengelola rumah sakit tersebut, yang benar-benar bisa memahami pengelolaan RS dengan benar.

“Kita lihat, hampir seluruh RS di Medan ini penuh dengan pasien, namun di RSUD dr Pirngadi hanya 40 persen bisa memenuhi. Jadi walikota hari ini marah-marah, sudah terlambat. Selama ini kemana walikota kita,” sebut Bahrumsyah lagi.

Ditambahkannya, kondisinya sekarang di RS dr Pirngadi ada 700 tenaga honor, namun hanya sekira 200-an tenaga medis. Selebihnya tenaga administrasi. Dokter banyak yang paruh waktu. Pembangunan lebih banyak diarahkan ke fisik bangunan bukannya perbaikan SDM.

“Kalaupun walikota marah saat ini, harusnya ada evaluasi setelah itu, bukan hanya marah-marah saja. Selama ini, walikota tidak ada melakukan langkah strategis terhadap perbaikan RSUD tersebut. Saat ini RSUD dr Pirngadi menjadi Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) di Dinkes Kota Medan. Sebenarnya Dewan Pengawas memiliki kekuasaan penuh dan direktur tunduk dan menjalankan amanah dari dewan pengawas yang profesional,” katanya.

Sebelumnya, Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi MH marah saat meninjau RSUD dr Pirngadi Jalan Prof HM Yamin Medan. Selain menindaklanjuti banyaknya keluhan masyarakat terhadap RSUD dr Pirngadi, peninjauan pelayanan serta sarana dan prasarana di RSUD milik Pemko Medan itu dilakukan Eldin untuk mengetahui kesiapan rumah sakit yang berdiri sejak 11 Agustus 1928 itu menjadi tempat digelarnya bakti sosial operasi hernia massal yang akan dilaksanakan Kejagung RI. (SIB)