KPK Dalami Pertemuan James Riady dengan Mantan Bupati Bekasi

KOREKSI.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengetahuan tersang­ka mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto (BTO) ten­tang pertemuan antara petinggi Lippo Group, James Tjahaja Riady dengan mantan Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin.

KPK pada, Kamis (12/12) memeriksa Toto dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

“Dalam pemeriksaan sebagai ter­sang­ka, KPK men­dalami pengetahuan BTO tentang pertemuan James Riady di rumah Bupati Bekasi, Neneng Has­sanah Yasin dan menanyakan apakah ada pembicaraan tentang perizinan Mei­karta,” kata Juru Bicara KPK, Febri Dian­syah di gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Dalam pemeriksaan tersebut, kata Febri, tersangka Toto juga menolak un­tuk diambil sampel suaranya. “Penyidik awalnya akan mengambil sampel suara, namun BTO menolak dan kemudian hal tersebut dituangkan dalam berita acara penolakan,” ungkap Febri.

Diketahui, James juga pernah dipe­riksa KPK pada 30 Oktober 2018 se­bagai saksi untuk sembilan tersangka yang telah diproses KPK sebelumnya terkait kasus Meikarta. Usai diperiksa, James mengaku dicecar 59 pertanyaan oleh penyidik KPK.

“Mencakupi segala hal dan saya mem­berikan semua itu dengan penuh kooperatif dan mendukung KPK dengan prosesnya. Saya sungguh apresiasi sikap KPK itu yang begitu profesional dan ramah, saya sangat apresiasi,” kata James saat itu.

James juga mengaku pernah bertemu sebanyak satu kali dengan Neneng Has­sanah yang juga telah diproses terkait kasus Meikarta. Namun, kata dia, per­temuannya dengan Neneng tidak mem­bahas masalah Meikarta.

“Benar saya ada bertemu sekali de­ngan ibu bupati, yaitu pada saat beliau baru saja melahirkan, saya yang tidak per­nah ketemu dengan beliau. Kebe­tul­an saya ada berada di Lippo Cikarang diberi tahu bahwa beliau baru melahir­kan,” kata James usai diperiksa saat itu.

Untuk diketahui, KPK pada Senin (29/7) lalu telah menetapkan Toto sebagai ter­sangka bersama mantan Sekda Jabar Iwa Karniwa (IWK) dalam pengemba­ngan perkara kasus Meikarta.

Tersangka Iwa diketahui meminta uang Rp1 miliar untuk penyelesaian Ren­cana Detil Tata Ruang (RDTR) di Provinsi Jabar. Permintaan tersebut dite­ruskan kepada salah satu karyawan PT Lippo Cikarang dan direspons bahwa uang akan disiapkan.

Beberapa waktu kemudian pihak Lip­po Cikarang menyerahkan uang pada Neneng Rahmi. Kemudian pada De­sember 2017 dalam dua tahap, Ne­neng melalui perantara menyerahkan uang pada tersangka Iwa senilai total Rp900 juta terkait pengurusan RDTR di Pro­vinsi Jabar.

Kasus Meikarta berawal dari kegia­tan tangkap tangan pada 14 dan 15 Ok­tober 2018. KPK menetapkan sem­bilan orang sebagai tersangka dari unsur kepala daerah, pejabat di pemkab Bekasi dan pihak swasta. (ANS)