LUT Seluas 480 Ha di Siosar yang Terbengkalai Disorot

KOREKSI.co.id : Masyarakat menyoroti pembangunan fisik relokasi tahap III pengungsi Si­nabung yang terkendala, akibat sampai batas izin penebangan kayu (hutan pinus) berakhir 12 April 2019 tidak tuntas.

Izin penebangan kayu, dan izin pemanfaatan kayu (IPK) yang dikeluarkan pihak Pemprovsu kepada pihak ketiga, yang direkomendasi pihak Pemkab Karo menjadi perbin­cangan masyarakat Tanah Karo.

Penyebab utama sehingga penebangan seluas 480 hekta­re untuk lokasi lahan usaha tani (LUT) pengungsi tahap III tidak siap, secara pasti tidak diketahui.

Tapi secara kasat ma­ta, faktor lemahnya penga­wasan dan monitoring pihak terkait diyakini men­jadi faktor utama penebangan tidak tuntas. “Progres pekerjaan pasti ada, kalau diawasi. Tapi kalau dibiarkan atau diabaikan, hal inilah terjadi,” ujar sejumlah warga di Simpangenam, Kabanjahe, Kamis (25/4).

Dari pantauan di hutan Siosar, gelondongan kayu pinus masih ditemui tersusun di hutan tidak jauh dari pemukiman lokasi tahap pertama belum diangkut. Puluhan hektare kawasan hutan berisi kayu pinus untuk LUT pengungsi tahap III un­tuk Desa Sukanalu, Sigarang­garang, Dusun Lau Kawar, Kecamatan Namanteran dan desa Mardinding, Kecamatan Tiganderket tersisa belum ditebang.

Kepala BPBD Karo, Martin Sitepu ketika dikonfirmasi wartawan, Rabu (24/4) di ruang kerjanya, mengenai kawasan 480 hek­tare untuk LUT tidak siap ditebang pihak ketiga, yang mendapat izin dari Pemprovsu, mengaku ti­dak ada wewenang untuk ber­komentar, apalagi untuk mengawasi pe­nebangan.

“Semuanya di bawah we­wenang Dinas Kehutanan Tingkat I, yaitu Pemprovsu. Wewenang ini berdasarkan undang-undang, selu­ruh Di­nas Kehutanan Kabupaten/Kota sudah beralih ke Tingkat I. Berarti sudah menjadi tanggungjawab Pemprovsu. Jadi soal siap atau tidak siap penebangan, ada pengawasan atau tidak ada pengawasan se­hingga tidak siap penebangan 480 hektare itu, mutlak tang­gungjawab pihak Dinas Kehu­tanan Pemprovsu,” katanya. (RO)