Pemerintah Percepat Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS

KOREKSI.co.id – JAKARTA : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sepaham untuk mempercepat reklamasi hutan dan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) oleh pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS 2019 di Jakarta, Selasa (23/4), mengatakan, salah satu ruang lingkup yang disepakati dalam nota kesepahaman dua kementerian, yakni per­cepatan reklamasi hutan dan rehabilitasi DAS dengan harapan terjadi sinergitas yang baik antara dua pihak dan keseluruhan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan agar mau melaksanakannya.

Dalam rakornas yang mengangkat tema “Ramah Menambang, Alam Seimbang, Rakyat Senang” tersebut, Bambang juga mengatakan dari sisi ekonomi, kegiatan pertambangan merupakan sektor penyumbang devisa yang cukup besar bagi negara.

Tetapi, katanya, dari sisi lain, kegiatan pertambangan diikuti dengan dampak cukup signifikan bagi kondisi alam, antara lain perubahan bentang alam, terjadinya lahan terbuka, peningkatan erosi dan “run-off”, tergang­gunya ekosistem, serta terganggunya daerah tangkapan air.

Berdasarkan catatan KLHK, sampai dengan Maret 2019, pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IPPKH seluas 31.351, 26 hektare (37,75 persen) dari total luas lahan yang telah dibuka seluas 83.467,74 hektare, sedangkan rehabilitasi DAS baru mencapai 50.827,65 ha (18,19 persen) dari total luas rehabilitasi DAS seluas 527.984,32 ha.

Untuk pelaksanaan reboisasi lahan kompensasi baru mencapai 151,82 ha (1,39 persen) dari total luas lahan IPPKH wajib reboisasi kompensasi seluas 10.789,09 ha.

Sementara, Sekjen ESDM, Ego Syahrial mengatakan, untuk mendorong pelaku usaha melakukan praktik tambang baik, maka pemerintah membenahi izin pertambangan. Untuk periode 2015-2018, Kementerian ESDM bersama KPK telah menata Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang awalnya mencapai hampir 11.000 kini menjadi 4.335 izin usaha pertambangan berlisensi clean and clear (IUPCNC).

Ia juga mengatakan kewajiban untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang melekat pada pemegang IUP. Selanjutnya wajib menempatkan jaminan dengan tidak menghilangkan kewajiban reklamasi dan pasca tambang.

Kegiatan pasca tambang, menurut dia, bertujuan me­nyelesaikan persoalan lingkungan hidup dan sosial pada saat tambang berakhir, dengan fokus utama keber­lanjutan sosial-ekonomi masyarakat. (ANS)