Pemkab Tabanan Serius Perangi Korupsi

KOREKSI.co.id,Tabanan – Setelah mendapat penghargaan peringkat II se-Bali, di bawah Pemerintah Provinsi Bali terkait aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dirilis KPK RI melalui aplikasi MCP, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan semakin memantapkan upaya tersebut agar menyentuh seluruh lini mulai dari aparat pemerintah sampai ke masyarakat.

Hal itu mengacu pada instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016, melalui penandatanganan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi Kabupaten Tabanan tahun 2019, bekerjasama dengan seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Tabanan, di ruang rapat Kejari Tabanan, Kamis (14/2).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh Forkompinda Tabanan, diantaranya Kajari Tabanan Ni Wayan Sinaryati, Kapolres Tabanan AKPB Made Sinar Subawa, Ketua Pengadilan Tinggi Tabanan Made Sukereni, Dandim 1619 Udayana Hasan Abdullah, Perwakilan Kalapas Tabanan, Ketua DPRD Tabanan I Ketut Suryadi, serta undangan lainnya.

Bupati Tabanan, Eka, menjelaskan bahwa sebelumnya telah dibentuk tim koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di tingkat kabupaten, yang secara berkala melakukan update data melalui aplikasi MCP (Monitoring Centre for Prevention) yang dipantau langsung oleh KPK RI.

Dijelaskannya bahwa pemantauan meliputi 8 area intervensi, diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, dana desa, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah.

Diakuainya bahwa Pemkab Tabanan juga telah melakukan berbagai langkah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan capaian kinerja dan prestasi seperti, penyajian laporan keuangan secara tepat waktu serta berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan oleh kementrian PAN-RB telah mendapat predikat penilaian B sejak tahun 2017.

“Dalam pencapaian tersebut, tentunya ini merupakan komitmen kita bersama mewujudkan cita-cita kita ini agar tercapai dan bisa memberikan image yang baik terhadap Tabanan. Kami sangat mengapresiasi upaya dan kerjasama yang telah dilakukan oleh seluruh pihak terkait,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kajari Tabanan, Ni Wayan Sinaryati mengungkapkan bahwa zona integritas adalah suatu predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang berkomitmen mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, efektif dan efisien.

“Sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional, melalui implementasi kebijakan pelayanan maupun mutu hasil karya, khususnya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan keterbukaan, efisiensi dan efektivitas, serta partisipasi dari semua elemen,” ungkapnya.

 

 

REPORTER

MADE ARNAWA

 

EDITOR

ERWIN FALS