Pemko Medan Diminta Fokus Tangani Keluhan Warga

KOREKSI.co.id, Medan – Pemko Medan diminta fokus tangani keluhan warga miskin dan penataan kumuh di Kota Medan. Mulai dari pembinaan men­tal, kebutuhan kesehatan, pendidikan, infrastruk­tur dan gizi buruk perlu dilakukan pendataan serius. Sehingga, upaya pemko mambantu masyarakat miskin tepat sasa­ran dan terbukti kesejahteraan warga lebih me­ningkat.

Permintaan itu, disampaikan anggota DPRD Medan Hasyim SE saat sosialisasi IV Tahun 2019 Perda Kota Me­dan No 5/2015 tentang Penanggu­langan Ke­miskinan di Jalan Swadaya, Gang Tahu, Kelurahan Har­josari II Ke­ca­matan Medan Amplas, Ming­gu (10/3).

Disampaikan Hasyim, penanganan per­soa­lan miskin di Medan belum tertangani se­­cara profesional.

“Masih banyak warga mis­­kin di Kota Medan belum tersentuh ban­tuan. Sementara, banyak pula bantuan yang disalurkan tidak tepat sasaran. Hal itu perlu disikapi yakni perlu pendataan ula­ng dan pemutakhiran data,” tegas politisi PDI Per­juangan ini.

Sebagaimana diketahui, Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penang­gu­langan Kemiskinan terdiri XII BAB dan 29 Pasal. Seperti pada BAB II Pasal 2 dise­butkan tujuan perda adalah menjamin per­lindungan warga miskin secara berta­hap.

Mempercepat penurunan jumlah warga mis­kin. Sedangkan pada BAB IV Pasal 9 yak­ni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan ke­se­hatan, pe­layanan pendidikan, pe­ke­r­ja­an dan berusaha, modal usaha, peru­ma­han, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan ling­kungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak ke­kerasan dan ber­patisipasi dalam kehidu­pan sosial dan politik.

Pasal 10 dikuatkan untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersum­ber dari APBD. Untuk mereali­sa­si­kan pe­laksanaan program penang­gula­ng­an ke­mis­kinan, pemko wajib menyi­sih­kan minimal 10 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam percepatan penuntasan ke­miskinan pemko dapat me­nggalang par­ti­sipasi masyarakat dalam du­nia usaha, lem­baga pemerintah dan kema­sy­arakatan.

Begitu juga pada BAB V Pasal 11 me­nye­­butkan agar warga miskin berkewaji­ban mengusahakan peningkatan taraf kese­jah­te­raannya serta wajib mentaati dan ber­peran aktif terhadap segala upaya penanggulangan kemiskinan. (ans)