Pendidikan Vokasi Dinilai Belum Maksimal Rangkul Industri

KOREKSI.co.id – Pendidikan vokasi ditengarai menjadi satu pilar penting dalam pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas di masing-masing bidang. Meski penting, kenyataannya masih banyak perguruan tinggi vokasi yang kurang diminati karena dinilai tidak bonafid. Selain tidak berakreditasi, lulusan yang dihasilkan pun belum terserap ke dunia kerja.

“Karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi tengah digalakkan pemerintah.Pendidikan vokasi ini tidak boleh hanya jalan di tempat, harus terus maju. Sebab pendidikan yang berkualitas bisa membuat negara menjadi maju dan berkualitas dunia. Saat ini pemerintah terus mendorong pendidikan vokasi agar bisa menyediakan tenaga profesional,” ungkap Menristekdikti dalam pertemuan dengan 115 perguruan tinggi swasta (PTS) dan 6 perguruan tinggi negeri (PTN) di Gedung A Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VI Jawa Tengah di Semarang, Kamis (18/4).

Hadir dalam kesempatan itu Ketua LLDikti Wilayah VI Jawa tengah Dwi Yuwono Puji, Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Patdono Suwignjo, Sekretaris Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Agus Indarjo, Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi Totok Prasetyo, serta Sekretaris Majelis Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Imam Buchori.

Dikatakan Nasir, saat ini ada sedikitnya 4.700 perguruan tinggi di Indonesia. Dari jumlah itu, sebagiannya adalah penyelenggara pendidikan tinggi vokasi. Bentuknya ada yang politeknik, akademi atau sekolah tinggi. Dari jumlah yang tidak banyak, akreditasi pendidikan tinggi vokasi hanya diraih sedikit kampus. Bahkan yang terakreditasi A, baru 6 perguruan tinggi. Itupun berasal dari pihak swasta.

“Kuncinya memang ada di masyarakat. Masyarakat masih belum melihat potensi pendidikan vokasi yang berfokus langsung pada industri. Itu sebabnya peminatnya sedikit. Padahal kalau dicermati, pendidikan vokasi ini sangat strategis mencapai tujuan pendidikan yang link and match,” ungkap Nasir.

Yang juga mendasar adalah kurangnya kerjasama antara dunia industri dan pendidikan tinggi. Kemristekdikti sendiri sudah mengeluarkan peraturan yang mendukung industri untuk lebih banyak terlibat dalam pendidikan vokasi, termasuk dari segi dosen.

“Dalam mengembangkan pendidikan vokasi di perguruan tinggi, dosen harus bekerjasama dengan industri pada bidangnya masing-masing. Dimana persentase tenaga pengajarnya dosen akademik 50 persen dan dosen industri 50 persen. Saya minta pendidikan vokasi bekerjasama dengan industri. Pendidikan vokasi dengan menerapkan magang enam bulan, di samping menghadirkan dosen dari industri. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari pengembangan pendidikan perguruan tinggi,” harap Nasir.

Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Patdono Suwignjo menambahkan, aturan dalam bentuk permenristekdikti pendirian politeknik yang terbit 2017 lalu itu menetapkan sejumlah syarat pendirian kampus vokasi. Salah satunya mewajibkan perguruan tinggi bekerjasama dengan industri dan merekrut dosen dari industri.

“Kerjasama dengan dunia industri ini sangat utama karena nanti industri yang akan memakai lulusan kampus vokasi. Jadi industri akan dilibatkan langsung dalam penyusunan instrumen-instrumen penilaian dan materi uji kompetensi di perguruan tinggi vokasi ini. Jadi alurnya jelas seperti itu. Tidak bisa kampus yang menetapkan instrumen sendiri lantas minta industri memakai lulusannya. Tidak bisa begitu,” ungkap Patdono. (ROR)