Plt Kadis Perkim Sebut Bupati Madina Inisiator Pembangunan TRB

KOREKSI.co.id, Medan – Plt Kepala Dinas (Kadis) Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Rahmadsyah Lubis menyebutkan bahwa pencetus pembangunan objek Taman Raja Batu (TRB) dan Tapian Siri-siri Syariah (TSS) adalah Bupati MadinaDahlan Hasan Nasution.

Hal itu diungkapkan Rahmadsyah, dalam sidang lanjutan beragendakan keterangan terdakwa yang berlangsung di Ruang Kartika Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (12/12) kemarin.

Awalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Polim Siregar menanyakan tugas pokok fungsi Rahmadsyah selaku Kadis Perkim Madina terkait dalam penyusunan anggaran tahun 2017.

“Bagaimana saudara merumuskan, melaksanakan paket-paket pekerjaan itu dari awal sejak perencanaan sampai dengan eksekusinya. Coba saudara jelaskan,” tanya jaksa Polim.

Rahmadsyah menjelaskan, saat itu sekitar tahun 2016 saat masih menjabat sekretaris, dia diajak jalan-jalan oleh bupati ke Komplek Perkantoran Paya Loting. Saat itu, bupati menyampaikan belum adanya lokasi objek wisata di Madina yang memiliki sarana lengkap.

“Kita tidak ada tempat wisata yang bagus, tempat sarana olahraga, rekreasi. Kita bangunlah disini, katanya (bupati). Saya saat itu bersama Kadis PU dan Kadispora,” ucap Rahmadsyah.

Setelah melihat-lihat lokasi tersebut, bupati kemudian memerintahkan mereka untuk menyediakan sejumlah fasilitas, diantaranya MCK, drainase, jembatan, dan Beranda Madina, di kawasan itu.

“Jadi setelah kami catat, kami usulkan yang kami catat itu dan kami rumuskanlah di kantor dan kami masukkanlah ke Bappeda,” ucap Rahmadsyah.

Setelah anggaran sah di bulan Januari, ia kembali diminta bupati meninjau lokasi pembangunan TRB dan mulai menentukan titik lokasi sesuai dengan daftar DPA. “Jadi yang ada di daftar, dia tunjukkanlah lokasi-lokasinya,” ungkap Rahmadsyah.

Namun, berhubung saat itu akan ada kedatangan Presiden Jokowi ke Madina, Rahmadsyah lantas diminta bupati mencari orang yang bisa menanggulangi terlebih dahulu pembangunan pekerjaan TRB.

“Namanya saya Plt. Apapun yang ditugaskan bupati, pasti saya kerjakan. Kemudian saya tanya dimana lokasinya, dan dia semua yang tentukan,” ujar Rahmadsyah.

Bahkan, kata Rahmadsyah, pembangunan TRB juga diawasi selama 24 jam oleh bupati. “Catnya saja kurang, warnanya beda, saya kena marah. Keramiknya beda, bupati marahi saya. Itulah awal kejadiannya,” jelas Rahmadsyah.

Jaksa juga menanyakan Rahmadsyah terkait proses pembangunan yang terpisah-pisah, seperti pekerjaan untuk kaca Beranda Madina dan juga pembangunan jembatan. Sehingga penyusunan APBD-nya juga jadi terpisah.

“Kalau pengadaan kaca, itu sudah ada kian di situ dipasang kaca. Tapi itu dananya sesuai maklumat dari hibah masyarakat. Jadi kurang kaca itu, setelah kedatangan presiden, itu masih bolong tengah kaca. Biar cukup kacanya, kami masukkanlah ke Perubahan APBD kekurangan kaca yang bolong,” ungkapnya.

Kemudian jaksa menanyakan sumber uang dalam pembangunan TRB. “Kalau non-APBD, kontraktornya lah. Karena mereka mendahulukan uangnya,” jawab terdakwa.

Rahmadsyah yang terus dicecar pertanyaan, sempat terlihat bingung, saat ditanya soal pembangunan jembatan yang yang ternyata menggunakan besi bekas. Ia sempat mengelak, namun justru menekankan ke jaksa bahwa konseptor pada pembangunan itu adalah Bupati Madina. “Seperti yang saya katakan tadi, ini kan semuanya konseptornya bapak bupati untuk pembangunan ini,” kata Rahmadsyah.

Dalam persidangan, selain Rahmadsyah, dua terdakwa dalam kasus ini yakni, Khairul Akhyar Rangkuti dan Edy Djunaedi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga turut memberikan kesaksian. (Trb)