Koreksi.co.id - Anggaran pertanian di Banyuwangi untuk tahun 2023 hanya dialokasikan sebesar Rp 39 Miliar, jauh berkurang dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 100 Miliar. Oleh karenanya tahun ini DPRD Banyuwangi berharap adanya kenaikan. 

Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi, Hj. Siti Mafrochatin Ni’mah, meminta agar anggaran dinaikkan setidaknya sama dengan tahun sebelumnya.

Baca Juga : Ini Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam KUA-PPAS APBD 2024

"Kekurangan anggaran dapat memicu petani mogok karena kesulitan mendapatkan pupuk dan biaya tenaga kerja yang mahal," ungkapnya. 

Ia juga menyoroti kekeringan yang berpotensi menyebabkan gagal panen dan mendesak eksekutif untuk membangun sumur bor.

"Jadi eksekutif kami desak agar membangun sumur-sumur bor untuk mendukung kebutuhan air petani, sehingga Banyuwangi bisa tetap menjadi lumbung padi Jawa Timur," tegasnya.

Sementara Sekretaris Komisi II, H Ali Mustofa, menekankan pentingnya inovasi dalam sektor pertanian dan peningkatan kontrol distribusi pupuk. Ia juga menyoroti kebutuhan tambahan tenaga penyuluh pertanian di Banyuwangi.

"Kami minta pendistribusian pupuk harus diperhatikan dengan benar," ujarnya.

Plt Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, Ilham Juanda, menegaskan pentingnya kajian komprehensif sebelum pembuatan sumur bor agar tidak mengganggu keseimbangan lingkungan.

Ia juga menyambut baik harapan dewan untuk menambah jumlah PPL dan berharap dapat mendukung kelompok tani dalam diseminasi dan implementasi teknologi pertanian.

"Pembuatan sumur bor harus berdasarkan kajian yang matang agar tidak berdampak buruk dan cenderung berlebihan yang berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan hidup," bebernya.