Banyuwangi - Sebelum pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024, DPRD Banyuwangi menekankan agar masyarakat Bumi Blambangan sudah tercover Universal Health Coverage (UHC).

UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PPP DPRD Banyuwangi, H Basir Qodim kepada wartawan media ini di Ruang Komisi I DPRD Banyuwangi.

Baca Juga : Jelang Pemilu 2024, DPRD Banyuwangi Ajak Masyarakat Bijak Menyikapi Informasi

Menurut Basir saat ini masyarakat Banyuwangi sekitar 73 persen dari sekitar 1,7 juta.yang sudah mengikuti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Sehingga untuk mengcover program UHC yang syaratnya paling sedikit 98 persen warga sudah mengikuti BPJS maka pemerintah daerah membutuhkan dana kurang lebih 100 milyar, imbuh H Basir.

Selanjutnya Keua DPC PPP Banyuwangi itu mengungkapkan kebutuhan dana 100 milyar tersebut apabila menyisir anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT) jumlahnya sekitar 30 milyar sehingga masih kurang 70 miliar.

Kemudian dana jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang selama ini dibayarkan pemerintah untuk iuran BPJS besarnya 15 milyar.

“Sehingga kekurangan untuk membayar iuran BPJS masyarakat Banyuwangi sebesar 55 milyar,” jelas Basir.

Dalam APBD Tahun 2024 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang tertera sebesar 25 milyar. Apabila kekurangan untuk membayar iuran BPJS masyarakat Banyuwangi sebesar 55 milyar ditambahkan Silpanya menjadi 80 milyar.

“Karena selama ini Silpa di Banyuwangi rata-rata diatas 200 milyar. Makanya sebelum pengesahan APBD Tahun 2024 harus ada kesepakatan antara DPRD dengan eksekutif bahwa di Banyuwangi sudah ada UHC,” pungkas H Basir.